Deskripsi perkembangan perubahan bentuk negara menjadi republik indonesia serikat

Perang Bersantai Indonesia Bersambung dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini terlihat langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di Bijeenkomst voor Federaale Overleg ( Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO).

Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO ​​di Yogyakata (22 Juli 1949), dan Jakarta (1 Agustus 1949). Mereka menyetujui aspek-aspek dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

KMB digelar pada 23 Agustus 1949, saat itu delegasi indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara BFO dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada konferensi tersebut, dibentuklah komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serem terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, dan persiapan Uni Indonesia Belanda.

Saat KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebagai tindak lanjut perundingan di Yogyakata, dan Jakarta. Tanggal 29 Oktober 1949, piagam persatuan RIS berhasil ditandatangi di Scheveningen oleh 16 wakil masng-masing wakil negara bagian dan daerah otonom.

Akhirnya, setelah perundingan selama lebih dari dua bulan, KMB berakhir pada 2 November 1949. Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB salah satunya adalah kebangsaan yang tidak bisa dicabut, dan karena itu itu RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dari hasil tersebut, banyak kalangan menilai, hasil KMB sangat menyimpang dari gerakan kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan indonesia, yang tidak menginginkan kemerdekaan sebagai hadiah. Yang dituntut sebenarnya adalah pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan indonesia, bukan penyerahan kedaulatan. Hal ini diperparah dengan kewajiban Indonesia bayar hutang Hindia-Belanda sebesar 6, 5 milyar gulden, sebelum akhirnya disepakati menjadi 4, 5 milyar gulden.

Semoga membantu